Kubu Raya, AFJNews.online – Dugaan aktivitas pembalakan hutan lindung di wilayah Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, terus menuai sorotan tajam masyarakat. Warga mempertanyakan keseriusan aparat dan instansi terkait dalam memberantas dugaan kejahatan kehutanan yang disebut sudah berlangsung lama dan berjalan terang-terangan tanpa hambatan berarti. Jum’at, 15/5/2026.
Masyarakat menilai sangat ironis ketika negara memiliki begitu banyak aparat dan lembaga penegak hukum di bidang kehutanan, namun dugaan aktivitas pembalakan liar disebut masih tetap eksis beroperasi.
Mulai dari TNI, Polri, SPORC, KPH, DLH, hingga POLAIRUD, seluruh institusi tersebut dinilai seharusnya mampu melakukan pengawasan dan penindakan terhadap dugaan perusakan hutan lindung. Namun kenyataannya, masyarakat mengaku masih melihat aktivitas pengeluaran kayu hasil tebangan berlangsung secara terbuka.
“Bayangkan, negara punya banyak aparat dan lembaga. Ada TNI, Polri, SPORC, KPH, DLH sampai POLAIRUD. Tapi kenapa dugaan pembalakan hutan masih terus berjalan? Ada apa sebenarnya?” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Warga menyebut nama Putu alias Ramsah sebagai sosok yang diduga terlibat dalam aktivitas pembalakan hutan tersebut. Bahkan menurut keterangan warga, kayu hasil tebangan disebut dikeluarkan melalui jalur Sungai Kapuas secara terang-terangan dan bukan lagi menjadi rahasia umum di masyarakat sekitar.
Tak hanya itu, warga juga mengaku keberadaan video, foto aktivitas, hingga dugaan operasional somel milik yang bersangkutan disebut masih terus berjalan tanpa tindakan nyata.
“Menurut informasi warga, kayu hasil tebangan dikeluarkan lewat Sungai Kapuas secara terang-terangan. Video ada, foto ada, somel juga disebut masih beroperasi. Tapi semua seolah tidak mampu menghentikan seorang Putu. Kalau begini, masyarakat jadi bertanya-tanya, apakah hukum di Kalimantan Barat memang sedang tidak baik-baik saja?” lanjut warga.
Pernyataan tersebut mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap lemahnya penanganan dugaan pembalakan liar yang dinilai dapat merusak kawasan hutan lindung dan mengancam kelestarian lingkungan di Kalimantan Barat.
Warga menegaskan, jika dugaan aktivitas tersebut benar terjadi dan terus dibiarkan, maka bukan hanya hutan yang rusak, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum akan ikut runtuh.
Selain mengancam kelestarian hutan sebagai paru-paru dunia, pembalakan liar juga berpotensi memicu banjir, longsor, kerusakan ekosistem, hingga hilangnya habitat satwa liar di kawasan Kalimantan Barat.
Masyarakat kini mendesak pemerintah pusat, aparat penegak hukum, hingga Presiden Prabowo Subianto untuk memberi perhatian serius terhadap dugaan maraknya pembalakan hutan di Kalimantan Barat dan memastikan hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu.
“Jangan sampai negara kalah dengan mafia pembalak hutan. Kalau terus dibiarkan, masyarakat akan menilai ada sesuatu yang sengaja dipelihara,” tutup warga.
