Jambi, AFJNews.online
Lagi-lagi pejabat publik menghindar dan bungkam saat ditanya/konfirmasi oleh awak media AFJNews.online melalui WhatsApp Senin 16 Oktober 2023 terkait audit BPK RI.
Pejabat bermental seperti ini sudah sepatutnya dicopot dan tidak sepatunya dipertahankan.
Saat dikonfirmasi dengan awak media AFJNews.online Syaiful menjelaskan jika diri mempertanyakan perihal tindaklanjut hasil audit dan rekomendasi BPK RI Perwakilan Jambi tahun 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batang Hari. Itukan ada beberapa poin rekomendasi BPK RI yang perlu ditindaklanjut oleh Dinas Pendidikan Batang Hari, Senin 16/10/23.
Syaiful menambahkan, rekomendasi BPK RI memberi waktu 60 hari sejak diterima LHP BPK RI pada bulan Mei 2022 lalu, sekarang kurang
lebih sudah 180 hari. Jika memang sudah
ditindaklanjuti ya tinggal jawab, ini malah diblokir.
Saya berharap Kejari Batang Hari untuk segera melakukan penegakkan hukum dan segera panggil dan periksa Kepala Dinas Pendidikan, jika belum menindaklanjuti rekomendasi BPK RI segera lakukan penegakkan hukum.
Seorang pejabat publik tidak layak dan sangat disayangkan jika sudah terbiasa memblokir nomor ponsel wartawan baik di lingkungan pemerintahan vertikal maupun horizontal.
Apakah kebiasaan memblokir nomor ponsel bahkan nomor handphone yang memakai aplikasi whatsapp oleh wartawan itu menjadi solusi bagi pejabat publik tersebut atau sudah menjadi tradisi bagi sejumlah oknum pejabat publik?
Hal ini sangat menarik untuk diulas.
Salah seorang wartawan media online AFJNews.online yang sering melakukan konfirmasi ataupun meminta klarifikasi ke sejumlah pejabat publik mengakui, saat menjalankan tugas sebagai insan pers, sering mendapati perlakuan yang menurutnya tidak beretika dengan sesuka hati memblokir nomor ponsel atau whatsapp para awak media.
“Seharusnya seorang pejabat publik apalagi yang menjalankan program memakai anggaran pemerintah, menurut saya harusnya terbuka kepada publik. Sebagai insan pers wajar kita menanyakan beberapa hal seputar kegiatan atau pekerjaan yang ia lakoni, itulah guna kita selaku sosial kontrol, bukan malah memblokir nomor HP nya. Bagi saya oknum pejabat seperti itu adalah seorang pengecut,” ungkapnya.
Ia menyebut perlakuan memblokir nomor ponsel kerap terjadi, tanpa mereka (oknum pejabat publik) sadari berdampak buruk bagi kinerja di instansi mereka. Padahal upaya konfirmasi yang dilakukan sesuai dengan tupoksi yang mereka jalankan.
Penulis : Zulfan
