LABURA, AFJNews.Online – Lembaga Missi Reclassering Republik Indonesia Komisariat Daerah Labuhanbatu Utara ( LMR RI Komda Labura ) secara tegas mendesak Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara, Bapak Hendriyanto Sitorus, S.E, M.M, untuk segera melakukan peninjauan ulang terhadap alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Labura Tahun Anggaran 2025.
Desakan ini timbul sebagai bentuk keprihatinan mendalam atas kebijakan penganggaran yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan dasar sektor pendidikan diwilayah pelosok Labura, Bangunan SD dan rumah guru SD Negeri 117501 Masehi, Desa Sungai Raja, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara.
Sekretaris LMR RI Komda Labura, menyatakan bahwa alokasi anggaran daerah saat ini menunjukkan prioritas yang keliru.
“Kami sangat menyayangkan jika disatu sisi ada dana ratusan juta rupiah bahkan miliaran rupiah yang dialokasikan sebagian dana hibah untuk Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, Tahun 2024 untuk Aula Kejaksaan Negeri Rp 599.949.000,00, namun disisi lain, masih banyak rumah guru honorer, PPPK dan ASN di daerah terpencil yang kondisinya sangat memprihatinkan, bahkan tidak layak huni.” Ujar M. Daham, kepada awak media ini Kamis, ( 20/11/2025 ).
“Kami kasihan, guru di SD Negeri 117501 Masehi ada juga yang dari luar Labura, ada yang dari Medan dan ada dari Sosa ( Sibuhuan ), ada guru yang tinggal di rumah dengan dinding gedek ( anyaman bambu ), ada juga yang tinggal di mushollah tidak terpakai.” Tambah sekretaris LMR RI Komda Labura.
Lebih lanjut, LMR RI juga menyoroti kondisi fisik bangunan sekolah tersebut yang sudah masuk tahap wajar jika di rehabilitasi.
“Banyak bangunan sekolah, terutama di daerah terpencil, sudah bangunan tua, kami nilai tidak aman, dapat mengganggu proses belajar mengajar. Bupati harus memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan siswa dan guru di sekolah, bukan mengutamakan dana hibah untuk instansi Vertikal.” Tambahnya lagi.
Menurut data dan temuan di lapangan oleh LMR RI Komda Labura, banyak tenaga pendidik yang merupakan ujung tombak pembangunan sumber daya manusia di
desa desa pelosok harus tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan. Sementara itu, kondisi gedung sekolah yang rusak jelas jelas menghambat kinerja dan mencederai semangat pengabdian para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut serta membahayakan keselamatan dan kesehatan anak didik.
LMR RI secara tegas meminta Bukti Labura untuk menghentikan atau meninjau ulang alokasi dana hibah yang diberikan kepada instansi vertikal, khususnya Kejaksaan Negeri Labuhan Batu.
“Instansi vertikal seperti Kejaksaan memiliki anggaran operasional sendiri yang bersumber dari APBN. Seharusnya APBD Labura difokuskan untuk membiayai program dan kegiatan yang merupakan tanggungjawab mutlak Pemerintah Daerah dan yang memiliki dampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Labura, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.
LMR RI Komda Labura menekankan bahwa dana hibah tersebut akan lebih produktif dan bermanfaat jika dialihkan penuh untuk :
– Pembangunan dan perbaikan rumah dinas/ rumah guru di daerah 3T ( Terdepan, Terluar, Tertinggal ).
– Rehabilitasi total bangunan sekolah yang sudah tidak layak pakai.
– Peningkatan insentif dan kesejahteraan guru honorer, PPPK atau ASN.
LMR RI berharap kepada bupati Labura dan OPD serta DPRD Labura untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar benar mendarat pada program prioritas yang menyentuh rakyat kecil.
“Ini bukan soal menentang Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, tetapi ini adalah soal prioritas anggaran yang tepat. Dana hibah untuk instansi vertikal dapat menunggu, apa lagi tahun 2024 sudah ada untuk Aula Rp 599.949.000,00, tetapi untuk kesejahteraan guru, tempat tinggal, dan kondisi bangunan sekolah yang layak adalah kebutuhan mendesak dan harus diutamakan, yang mencerminkan komitmen Pemda terhadap mutu pendidikan di Labura.” Tutup M. Daham.
