Labuhanbatu, AFJNews.online – Tokoh masyarakat Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau utara Kabupaten Labuhan batu, Kamal Rambe anggota DPRD Kabupaten Labuhan batu priode (2014-2019) menyampaikan kritik mengenai kegaduhan pembagian Raskin (sekarang sering disebut Bantuan Pangan Beras/Bansos Beras), Jum’at (1/05/2026).
Diduga Pihak kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan batu menimbulkan Kegaduhan ditengah masyarakat karena dipicu oleh masalah data dan transparansi, dan syarat dengan Kolusi demi kepentingan keluarga Lurah dan ada Indikasi melakukan tindak pidana, Demikian diungkapkan Kamal Rambe Jum’at 1/5/2026 kepada awak media.
Pasalnya ini terungkap ketika masyarakat menyampaikan keresahan mereka atas sikap Lurah Pulo Padang RD yang dianggap ugal-ugalan menjalankan roda pemerntahan di Kelurahan Pulo Padang kepada Kamal Rambe.
Berikut adalah poin utama yang menyebabkan tokoh masyarakat Kamal Rambe memberikan kritik dan menilai pemerintah kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau utara membuat kegaduhan.
Ketidak tepatan Sasaran (Salah Sasaran): Tokoh masyarakat sering menyoroti data penerima yang tidak diperbarui (di-update) oleh kelurahan, sehingga bantuan justru diterima oleh warga yang mampu secara ekonomi, pensiunan, atau perangkat kelurahan, sementara warga yang benar-benar miskin tidak mendapatkannya dan lebih ironisnya adalah anak Pak Lurah yang bukan berdomisili atau bukan Warga Kelurahan Pulo Padang turut serta mendapatkan manfaat dari beras raskin yang di peruntukkan bagi warga masyarakat Pulo padang.
” Sangat Ironis kan bila bukan warga Kelurahan Pulo Padang yang menerima bantuan raskin tersebut tapi berdasarkan karena anak Pak Lurah, ” ungkap Kamal pula.
” Berulang kali kita meminta agar data Rumah Tangga Sasaran (RTS) diperbarui melalui musyawarah kelurahan yang transparan dan melibatkan Kepala Lingkungan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.” tambah Kamal Rambe.
Namun menurut Kamal Rambe Lurah Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau utara Kabupaten Labuhan batu RD dalam menjalankan roda pemerintahan tidak transparan dan syarat dengan kepentingan pribadi misalkan, ” Petugas Bapang Kelurahan Pulo Padang yang terdiri dari 8 Orang yaitu, 1. Syarifin 2. Halimah Pohan, 3. Aini, 4.Hatimul Hasan, 5. Darma, 6. Herlinawati, 7. Johar, 8.Ali Gustami dan inilah yang bekerja dilapangan namun Lurah menyebutkan 9 Orang dan tidak di Ketahui siapa orang yang kesembilan “, sebut Kamal Rambe.
” Kami jadi terkotak-kotak disini akibat dari pergantian Kepala Lingkungan yang diduga dari hasil jual beli jabatan”, tambah Kamal
Dalam kesempatan tersebut Kamal Rambe tokoh masyarakat Pulo Padang Kecamatan Rantau utara Kabupaten Labuhan batu meminta kepada Bupati Kabupaten Labuhan batu untuk dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja RD Lurah Kelurahan Pulo Padang.
” Saya Kamal Rambe mewakili suara masyarakat di Kelurahan Pulo Padang meminta kepada Bupati Labuhan batu untuk dapat melakukan evaluasi atas kinerja Lurah di Pulo Padang ” Demikian ungkap Kamal
Penegakan hukum kasus raskin ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan dengan fokus pada pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera kepada oknum yang menyalahgunakan bantuan tersebut kepada awak media Kamal Rambe menyampaikan akan menghadap kepada Polres Labuhan batu untuk berdiskusi dan konsultasi terkait persoalan yang dihadapi masyarakat disekitar apakah ada indikasi tindak pidana tersebut
“Dalam waktu dekat saya akan berdiskusi dan berkonsultasi dengan Aparat hukum apakah ada Indikasi tindak pidana ditengah persoalan di Pemerintah Kelurahan Pulo Padang.” Pungkasnya Kamal Rambe.
