Labuhanbatu Utara, AFJNews.Online – Pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Yayasan SMKS ISLAM TERPADU SHAH HAMIDUN MAJID, Bandar Durian, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, menuai sorotan tajam. Program yang seharusnya menjadi penopang gizi siswa tersebut dinilai jauh dari standar kesehatan dan diduga dikelola tanpa prosedur operasional standar (SOP) yang benar.
Berdasarkan temuan di lapangan pada Kamis, 26 Februari 2026, pihak sekolah menerima pendistribusian makanan yang dirapel langsung untuk jatah tiga hari sekaligus, yaitu untuk jatah hari kamis, Jum’at dan Sabtu. Selain masalah teknis pendistribusian, komposisi menu yang diberikan dinilai sangat memprihatinkan dan bahkan tidak memenuhi kriteria gizi seimbang bagi anak sekolah yang menerima dari dapur MBG sppg bandar durian 1.
Informasi yang dihimpun oleh awak media menyebutkan bahwa variasi menu yang diterima siswa hanya terdiri dari:
– Porsi 1 : 1 potong roti, 1 butir telur dan buah jambu klutuk di potong jadi dua.
– Porsi 2 : 1 potong roti, 1 buah manggis, dan 1 potong kue.
– Porsi 3 : 1 kotak susu, 1 potong lepat dan 1 buah apel.
Kombinasi tersebut dinilai didominasi oleh karbohidrat dan gula, tanpa adanya sayuran atau porsi protein yang memadai sesuai standar dari Badan Gizi Nasional.
Kualitas makanan yang rendah ini diduga kuat akibat buruknya manajemen dapur penyedia, yakni SPPG Bandar Durian 1, dari menu yang telah disalurkan ke sekolah, dapur tersebut disinyalir tidak memiliki tenaga ahli gizi (nutritionist), juru masak (chef) bersertifikat, hingga fungsi akunting yang jelas. Kondisi ini jelas memicu dugaan bahwa pengelola dana MBG hanya berorientasi pada keuntungan materi (profit oriented) semata.
Lebih lanjut, muncul informasi dari salah satu tenaga pendidik setempat bahwa vendor penyedia makanan tersebut diduga dikelola oleh seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara yang berinisial J.
Keterlibatan seorang pejabat publik sebagai vendor dalam proyek pemerintah ini dikhawatirkan menciptakan sebuah konflik kepentingan yang berdampak pada rendahnya kualitas layanan kepada para siswa.
Tuntutan Evaluasi:
Masyarakat bersama dengan awak media dan LSM juga pihak sekolah berharap instansi terkait, baik Camat, Kapolsek dan Koramil (Forkopimcam) Kecamatan Aek Natas, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, maupun Badan Gizi Nasional, jangan tutup mata, agar segera turun tangan melakukan audit terhadap SPPG Bandar Durian 1. Pengawasan ketat diperlukan agar anggaran negara yang dikucurkan untuk mencerdaskan generasi bangsa tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak pengelola dapur MBG SPPG Bandar Durian 1 maupun oknum vendor yang disebutkan diatas belum memberikan klarifikasi resmi terkait temuan tersebut.
