Belawan, AFJNews.online – Pemerhati kebijakan publik sekaligus tokoh masyarakat Medan Utara, Zulham Efendi, menyoroti secara kritis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2025–2029. Dalam pernyataannya, Rabu (23/07/2025)
Zulham menekankan pentingnya RPJMD tersebut benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat, khususnya di kawasan Medan Utara yang selama ini kerap terpinggirkan dalam pembangunan kota.
Salah satu sorotan utama Zulham adalah minimnya lapangan pekerjaan di Medan Utara. Ia mendorong agar RPJMD memberi prioritas nyata terhadap penguatan sektor ekonomi kerakyatan, terutama melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“RPJMD ini harus memperkuat ekonomi warga lewat UMKM. Medan Utara perlu pusat-pusat usaha baru yang mampu menyerap tenaga kerja lokal,” tegasnya.
Zulham juga menyinggung soal layanan kesehatan yang masih terbatas di wilayah tersebut. Ia menyoroti kondisi RSUD Dr. Bachtiar Djafar yang dinilainya belum sepenuhnya memadai dalam melayani kebutuhan medis masyarakat Medan Utara.
“Jangan sampai masyarakat Medan Utara harus jauh-jauh ke pusat kota hanya untuk berobat. RSUD Bachtiar Djafar harus didorong menjadi rumah sakit yang lengkap dan representatif,” ujarnya.
Menurut Zulham, aspirasi-aspirasi tersebut sejatinya telah tercermin dalam beberapa poin penting dari 10 Program Prioritas RPJMD Kota Medan 2025–2029, antara lain:
Pembenahan dan peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, khususnya di Medan Utara.
Pembangunan pusat ekonomi kerakyatan berbasis UMKM di kawasan Medan Utara.
Namun, ia menekankan bahwa semua itu harus diwujudkan melalui langkah konkret, bukan sekadar menjadi janji di atas kertas.
“RPJMD ini harus menjawab masalah nyata. Jangan jadi formalitas. Medan Utara butuh keberpihakan yang konkret,” tegas Zulham.
Zulham juga mendorong adanya pengawasan yang ketat dan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran, agar implementasi RPJMD bisa berjalan optimal dan tidak menyimpang dari semangat keadilan pembangunan.
“RPJMD jangan hanya jadi dokumen normatif. Harus ada kontrol dan keterlibatan masyarakat agar program berjalan sesuai harapan,” pungkasnya.
