Labuhanbatu Utara, AFJNews.Online – Di tengah upaya efisiensi anggaran daerah, angka fantastis muncul dari pos belanja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Pemkab Labura), Sumatera Utara. Tak tangung-tanggung, pada tahun anggaran 2024, Pemkab Labura menggelontorkan dana rakyat hingga Rp.4.144.285.853 hanya untuk dihabiskan dalam urusan sandang atau belanja berbagai jenis pakaian dinas.
Angka yang menyentuh miliaran rupiah ini pasti memicu kritik dan sorotan dari publik mengenai urgensi dan asas manfaat ditengah kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
Berdasarkan data yang dihimpun dari LHP BPK Sumut, anggaran jumbo tersebut dialokasikan untuk pengadaan beragam jenis pakaian yang sangat variatif, belanja barang pakai habis (5.1.2.1.2.1):
1. Belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD : Rp 32.700.000.
2. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH): Rp.5.060.000.
3. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH): Rp.1.120.415. 000.
4. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL): Rp.421.103.000.
5. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) : Rp.100.000.
6. Belanja Pakaian Korpri : Rp.5.980.000.
7. Belanja Pakaian Adat Daerah : Rp.141.770.000.
8. Belanja Pakaian Batik Tradisional : Rp.524.055.000.
9. Belanja Pakaian Olah Raga : Rp.1.234.184.376
10. Belanja Pakaian Paskibraka: Rp.332.700.000.
11. Belanja Pakaian Jas/Safari: Rp.326.218.477.
Realisasi Belanja Barang Pakai Habis Tahun 2024, Total:
(Rp.4.144.285.853).
Penggunaan uang rakyat sebesar Rp.4,1 miliar hanya untuk pakaian dinas ini dianggap sangat kontras dengan kondisi infrastruktur jalan masih banyak yang rusak parah, ruang sekolah SD tak jauh beda, perlu diperhatikan serta layanan publik yang mungkin masih membutuhkan dana ekstra.
Kritik tajam pun bermunculan, mempertanyakan apakah pengadaan “seragam baru” ini benar-benar berdampak langsung pada peningkatan kinerja pelayanan publik? Atau sekedar rutinitas birokrasi yang memboroskan kas daerah.
“Angka 4,1 miliar rupiah itu bukan jumlah yang sedikit. Jika dikonversikan ke program pemberdayaan ekonomi atau perbaikan infrastruktur dan perbaikan ruang sekolah SD, manfaatnya akan jauh lebih dirasakan oleh masyarakat Labura dari pada cuma sekedar mengganti seragam pejabat dan staf.” Ungkap salah satu pengamat anggaran daerah.
Transparansi yang Dipertanyakan:
Masyarakat kini menanti penjelasan rinci dari pihak terkait di Pemkab Labura mengenai spesifikasi dan alasan dibalik tingginya nilai pengadaan tersebut. Publik menuntut agar setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD harus berlandaskan prinsip efisiensi dan kepentingan masyarakat luas, bukan sekedar memenuhi estetika perkantoran, dan apakah penyaluran pakaian olah raga ke pegawai gratis…?
