Labuhanbatu Utara, AFJNews.Online – Lembaga Missi Reclassering Republik Indonesia Komisariat Daerah Labuhanbatu Utara (LMR RI Komda Labura) melontarkan kritik pedas terhadap Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) terkait realisasi alokasi anggaran belanja makanan dan minuman (Mamin) tahun 2024 yang mencapai angka fantastis, yakni sebesar Rp 19.011.956.450.00.
Catatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Sumut, menyebutkan :
1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat : Rp 10.145.717.578.
2. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu : Rp 5.818.050.800.
3. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan : Rp 34.720.000.
4. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan : Rp 805. 479. 172.
5. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial : Rp 9.992.600.
6. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan : Rp 2.197.996.300.
Total Realisasi Belanja Makanan dan Minuman Tahun 2024 : Rp 19.011.956.450.
Anggaran yang bersumber dari APBD tersebut dinilai mencederai rasa keadilan sosial di tengah kondisi infrastruktur daerah yang masih memprihatinkan dan daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya.
Pengurus LMR RI menegaskan bahwa pengalokasian dana puluhan miliar rupiah hanya untuk urusan konsumsi pejabat adalah bentuk ketidakpekaan pemerintah daerah Labura terhadap skala prioritas pembangunan.
“Anggaran Rp 19,1 miliar itu bukan lah angka yang kecil. Jika saja dikonversikan menjadi perbaikan jalan rusak di pelosok desa atau renovasi ruang kelas yang sudah banyak rusak, kursi meja belajar, maka manfaatnya akan dirasakan langsung oleh generasi mendatang. Rakyat Labura butuh perbaikan ekonomi dan fasilitas publik, bukan melihat pejabatnya kenyang dengan Snack dan nasi kotak.” Tegas M. Daham sekretaris LMR RI Komda Labura kepada awak media, Senin (12/01/2026).
LMR RI menyoroti masih banyaknya titik jalan kabupaten yang rusak parah dan sulit dilalui masyarakat dan petani untuk mengangkut hasil bumi. Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan di tingkat desa dianggap jauh lebih membutuhkan suntikan dana segar dibanding anggaran seremonial belaka.
Data yang dihimpun menunjukkan bahwa belanja Makanan dan Minuman tersebar diberbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sekretariat Daerah.
LMR RI Komda Labura menilai bahwa fungsi kontrol anggaran di DPRD Labura seolah mandul, angguk angguk, dan angkat tangan tanda setuju ? Sehingga angka sebesar itu bisa lolos tanpa koreksi signifikan.
Tuntutan LMR RI kepada Pemkab Labura:
1. Transparansi Total : Meminta Pemkab Labura membuka rincian penggunaan anggaran Mamin Rp 19,1 miliar tersebut kepada publik.
2. Mendesak Bupati dan DPRD Labura untuk melakukan Rasionalisasi anggaran pada tahun 2026 dan mengalihkan kelebihannya untuk program padat karya atau perbaikan infrastruktur darurat.
3. Meminta Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) Sumut untuk melakukan audit investigatif terhadap pengadaan jasa boga di lingkungan pemkab Labura guna mencegah potensi mark up atau korupsi.
“Kami tidak akan diam melihat APBD yang seharusnya untuk rakyat justru habis di meja makan pejabat. Jika tidak ada perubahan arah kebijakan yang pro rakyat, LMR RI akan terus mengawal isu ini hingga ke tanah hukum jika kelak ditemukan indikasi penyimpangan,” pungkasnya.
