Scroll untuk baca artikel
banner 468x60
Example floating
Example floating
banner 468x60
BeritaNasional

Pendampingan BPK Jabar Untuk Jaga Kualitas WTP Pemkab Bogor : Diapresiasi Jaro Ade

Avatar photo
18
×

Pendampingan BPK Jabar Untuk Jaga Kualitas WTP Pemkab Bogor : Diapresiasi Jaro Ade

Sebarkan artikel ini

Cibinong, AFJNews.online – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengikuti entry meeting pemeriksaan atas LKPD tahun 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat, di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Rabu (25/2).

Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses pemeriksaan laporan keuangan sebelum disampaikan secara resmi. Hadir Kepala BPK perwakilan Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) beserta jajaran Pemkab Bogor.

Baca Juga :  Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan Tangkap Pengedar Narkoba di Titi Papan

Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan bimbingan BPK selama ini, sehingga Kabupaten Bogor kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2025.

“Alhamdulillah, capaian ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Kami berharap di tahun 2026 tetap mendapatkan bimbingan dan arahan agar tata kelola keuangan daerah semakin baik dan kualitas WTP dapat terus terjaga,” ungkap Wakil Bupati Bogor, H. Jaro Ade, SE di hadapan awak media.

Baca Juga :  KSOP Utama Belawan Gelar Kampanye Keselamatan Pelayaran di Danau Toba, AMSAT Berikan Penguatan Materi Keselamatan

Ia juga menyampaikan adanya fenomena dalam pelaksanaan proyek tahun anggaran 2025 yang berpotensi berdampak pada tahun 2026. Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, terdapat sejumlah pelaksana pekerjaan yang tetap menyelesaikan proyek meskipun mengalami tekanan biaya.

Menurutnya, salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah dampak kebijakan penutupan tambang oleh Pemerintah Provinsi, yang menyebabkan lonjakan harga material. Bahkan, kondisi ini dirasakan hingga tingkat desa.

“Kami memohon arahan dan pendampingan BPK agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan optimal, akuntabel, serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tandasnya lagi.

Baca Juga :  Part 3: Kambing dan Babi program Hanpang di Desa Ujung Padang hilang misterius, Kadis Inspektorat Labura Bungkam Disaat Konfirmasi Melalui Aplikasi WhatsApp

Sementara itu, Kepala BPK perwakilan Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan merupakan bagian dari penugasan mandatory BPK sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

“Pemeriksaan interim ini, lanjutnya, menjadi langkah proaktif untuk mendorong perbaikan sejak dini sebelum laporan keuangan disampaikan secara resmi,” pungkasnya di hadapan awak media.

banner 468x60
Penulis: AS WIDI
Example 120x600