LABURA, AFJNews.Online – Dugaan penyelewengan Dana Desa tahun anggaran 2023 di Desa Ujung Padang kini menjadi sorotan Publik. Pemuda Demokrat Indonesia (PDI) Labuhanbatu Raya telah melayangkan surat resmi kepada Kepala Desa Ujung Padang, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Menuntut klarifikasi dan transparansi terkait pengelolaan anggaran desa yang berasal dari Pemerintah pusat tersebut.
Dugaan penyelewengan ini terlihat setelah PDI menerima informasi dan laporan dari masyarakat terkait adanya kejanggalan dalam beberapa penggunaan dan penyaluran alokasi Dana Desa di desa tersebut.
“Kami mendapatkan informasi awal dari warga Ujung Padang mengenai ada nya kejanggalan dalam penyaluran dana Hanpang Bantuan Bibit/Ternak Kambing dan Babi pada tahun 2023 yang di duga diselewengkan.” Ungkap Paramadi Harahap Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Labuhanbatu Raya dalam keterangan persnya hari Selasa 20/5/2026.
PDI dalam suratnya meminta Kepala Desa Ujung Padang untuk segera memberikan penjelasan rinci mengenai realisasi anggaran Hanpang, makanan Tambahan Ibu Hamil, makanan tambahan balita, biaya operasional posyandu, biaya operasional KPM, Inftastruktur dan lainnya tahun anggaran 2023.
Mereka juga meminta agar Inspektur Kabupaten Labuhanbatu Utara transparan dan tidak terkesan menutup-nutupi temuan di Desa Ujung Padang.
“Sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki fungsi kontrol sosial, kami merasa perlu untuk mendesak transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Ini adalah uang rakyat, dan rakyat jangan di anggap bodoh maka setiap rupiah harus digunakan untuk kemaslahatan masyarakat Ujung Padang.” imbuh Paramadi Harahap.
Pihak PDI menyatakan akan terus mengawal kasus ini, dan siap untuk unjuk rasa secara besar besaran agar kasus dugaan penyelewengan Dana Desa di Ujung Padang ini mendapat respon positif dari pihak yang berwewenang dan APH.
PDI siap menempuh jalur hukum jika tidak ada respon positif atau ditemukan indikasi kuat adanya tindak pidana Korupsi.
Dugaan penyelewengan dana desa bukan kali pertama terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Utara, berbagai kasus yang telah terjadi mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran desa dari berbagai pihak yang mendapat amanah Undang Undang dan Peraturan lain demi tercapainya pembangunan yang merata untuk kesejahteraan masyarakat di tingkat paling bawah.