LABURA, AFJNews.Online – Sengketa Lahan yang berkepanjangan antara PT Smart Tbk Padang Halaban dengan Kelompok Tani Padang Halaban Sekitarnya ( KTPHS ) kini memasuki babak baru yang lebih pelik, dimana muncul dugaan intimidasi terhadap karyawan PT Smart Tbk Padang Halaban yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan anggota KTPHS.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius akan pelanggaran Hak Azasi Manusia ( HAM ) dan Ketenagakerjaan di tengah terjadinya Konflik Agraria.
Dugaan intimidasi ini mengemuka pasca kunjungan pejabat tinggi Negara yakni Wakil Menteri Hak Azasi Manusia ( WamenHam ) Republik Indonesia Mugiyanto ke lokasi KTPHS beberapa waktu lalu.
Meskipun tujuan pasti kunjungan tersebut belum sepenuhnya terang. Namun kehadirannya dilokasi sengketa diduga memicu respons dari pihak perusahaan.
Sumber dari anggota KTPHS mengungkapkan adanya tekanan tidak langsung yang dirasakan oleh karyawan yang keluarganya tergabung dalam keanggotaan atau pengurus KTPHS.
Intimidasi ini, menurut beberapa orang pengurus KTPHS, dapat bermanisfestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari teguran lisan, pengawasan lebih ketat, hingga penundaan kenaikan jabatan atau bahkan ancaman mutasi yang tidak wajar.
Tujuan dari dugaan intimidasi ini diduga untuk melemahkan dukungan internal perusahaan terhadap KTPHS atau setidaknya menjaga jarak antara karyawan dengan kelompok tani yang tengah bersengketa dengan perusahaan.
Jika dugaan ini benar, dampaknya tidak hanya merugikan karyawan secara pribadi, tetapi juga dapat menciptakan iklim kerja yang tidak sehat dan penuh ketidak percayaan.
Karyawan yang seharusnya memiliki kebebasan berserikat dan berpendapat, termasuk menjalin hubungan sosial dengan kerabatnya, kini dihadapkan pada pilihan yang sulit : Antara Loyalitas terhadap pekerjaan dan perusahaan atau ikatan kekeluargaan.
LMR RI Komda Labura menyerukan untuk pihak yang berwewenang turun tangan untuk memastikan bahwa konflik antara perusahaan dan KTPHS tidak berimbas pada Pelanggaran hak hak dasar Karyawan.
“Kami berharap semua pihak bisa menahan diri dan tidak ada lagi yang jadi korban akibat sengketa yang berkepanjangan ini, apa lagi karyawan tidak ada hubungannya langsung dengan Konflik.” Ujar Ketua LMR RI Komda Labura kepada awak media ini Sabtu ( 24/5/2025 ) mengakhiri.
