Scroll untuk baca artikel
banner 468x60
Example floating
Example floating
banner 468x60
BeritaHukumNasional

Sekretariat DPRD Kota Batam Disorot, Dugaan “Hotel Fiktif” 2025 Memicu Kecurigaan Publik ‎

Avatar photo
62
×

Sekretariat DPRD Kota Batam Disorot, Dugaan “Hotel Fiktif” 2025 Memicu Kecurigaan Publik ‎

Sebarkan artikel ini

‎Batam, AFJNews.Online – Dugaan praktik tidak wajar dalam penggunaan fasilitas hotel oleh oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada tahun anggaran 2025 mulai mencuat ke permukaan. Isu ini mengarah pada indikasi adanya klaim penginapan yang tetap dibayarkan meskipun tidak digunakan sebagaimana mestinya. Jum’at (27/2/2026)

‎Informasi yang dihimpun menyebutkan, sejumlah fasilitas hotel diduga tetap dicairkan dalam laporan anggaran tanpa realisasi menginap.

‎Jika terbukti, praktik ini berpotensi menjadi pola penyimpangan yang sistematis dan merugikan keuangan daerah.

‎Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Sekretaris DPRD, Ridwan Afandi, S.E., M.M. Namun hingga saat ini, yang bersangkutan belum memberikan keterangan resmi.

‎Minimnya respons dari pihak Sekretariat DPRD justru memicu spekulasi dan memperkuat dugaan adanya persoalan serius yang belum terungkap.

‎Situasi ini memunculkan sejumlah pertanyaan krusial:

‎Benarkah terdapat klaim penginapan yang tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan?

‎Bagaimana mekanisme verifikasi terhadap bukti penggunaan fasilitas hotel sebelum pencairan anggaran dilakukan?

‎Apakah sistem pengawasan internal di Sekretariat DPRD berjalan optimal, atau justru terdapat celah yang dimanfaatkan?

‎Pengelolaan anggaran di lingkungan DPRD sejatinya harus mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Setiap penggunaan dana publik wajib dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terbuka.

‎Sikap diam pejabat terkait dalam menghadapi isu ini justru memperkeruh keadaan dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

‎Jika tidak ada pelanggaran, klarifikasi terbuka seharusnya dapat segera disampaikan untuk meredam polemik.

‎Namun apabila dugaan ini benar, maka sudah sepatutnya aparat pengawas baik internal maupun eksternal segera melakukan audit menyeluruh guna memastikan tidak terjadi kerugian negara yang lebih besar.

‎Publik kini menunggu, apakah ini sekadar isu yang akan berlalu tanpa kejelasan, atau justru menjadi pintu masuk untuk membongkar praktik yang selama ini tersembunyi.

banner 468x60
Baca Juga :  Menimipas RI dan Pemkab Tangerang Salurkan 5.000 Paket Bansos untuk Warga kecamatan Jambe
Penulis: Alex irawan
Example 120x600