Batam, AFJNews.Online – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan di MTs Almutaqin, Tanjung Teritip, Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, menuai kritik tajam dari kalangan wali murid. Sorotan mencuat setelah beredarnya foto paket makanan yang diterima siswa. Selasa(24/2/2026)
Dalam dokumentasi tersebut, terlihat menu yang dibagikan berupa jagung rebus, kurma, biskuit, serta satu kue, yang dikemas dalam plastik bening.
Tampilan sederhana ini memicu kekecewaan sejumlah orang tua yang menilai menu tersebut belum mencerminkan konsep “bergizi” sebagaimana digaungkan pemerintah.
Program yang merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto itu diharapkan mampu menjadi solusi peningkatan gizi pelajar. Namun di lapangan, realisasinya dinilai belum memenuhi ekspektasi.
“Kalau hanya seperti ini, kami khawatir tujuan utamanya tidak tercapai. Anak-anak butuh makanan dengan kandungan gizi yang jelas, bukan sekadar yang penting ada,” ungkap salah satu wali murid dengan nada kecewa.
Keluhan juga muncul terkait tidak adanya sumber protein utama dalam menu tersebut. Para orang tua menilai komposisi makanan yang diberikan belum seimbang untuk mendukung kebutuhan nutrisi anak usia sekolah.
“Seharusnya ada lauk yang lebih lengkap, seperti telur atau sumber protein lainnya. Ini yang kami pertanyakan, apakah sudah benar-benar diperhitungkan gizinya atau belum,” ujar wali murid lainnya.
Selain itu, cara pengemasan menggunakan plastik bening sederhana juga menjadi perhatian. Wali murid berharap ada standar kebersihan dan penyajian yang lebih baik agar makanan yang dikonsumsi anak-anak benar-benar aman.
Kritik yang disampaikan para orang tua ini menjadi sinyal kuat bahwa pelaksanaan program MBG di tingkat sekolah perlu diawasi lebih ketat. Mereka meminta pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh.
Jika tidak segera diperbaiki, para wali murid khawatir program ini hanya akan menjadi formalitas tanpa dampak nyata, bahkan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan.
