Batam, AFJNews.Online – Masyarakat perumahan Suka Jadi kota batam dengan tegas menolak rencana pembangunan kantor lurah di lokasi pemerintah yang telah ditentukan. Mereka menyatakan keberatan dan meminta agar pemerintah tidak memaksakan kehendak tanpa mempertimbangkan aspirasi warga. (Rabu, 5/11/2025)
Penolakan ini disampaikan dalam pertemuan antara warga dan perangkat RT dan RW setempat, di mana masyarakat menyampaikan kekhawatiran mereka terkait dampak pembangunan tersebut terhadap lingkungan dan kehidupan sehari-hari.
“Kami tidak ingin pembangunan ini memicu masalah baru. Kami ingin pembangunan yang pro-rakyat dan tidak merugikan masyarakat,” ujar salah satu perwakilan warga.
Selain penolakan terhadap proses pengambilan keputusan, warga Sukajadi juga mengkhawatirkan bahwa pembangunan kantor lurah di tengah kawasan perumahan dapat berdampak negatif pada kenyamanan, keamanan, dan privasi warga.
Mereka menilai bahwa keberadaan kantor lurah di area perumahan dapat meningkatkan aktivitas dan arus lalu lintas, sehingga berpotensi mengganggu ketenteraman warga sekitar.
”Selain itu, privasi kami juga bisa terganggu jika kantor lurah ini jadi dibangun di sini,” tambah salah satu warga.
Mahdi Leo Nazara, Ketua DPD LPRI Kepri, menyatakan keprihatinan terkait pembangunan kantor lurah yang dinilai tidak pro rakyat. Beliau menekankan pentingnya pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan publik.
Mahdi Leo Nazara, Ketua LPRI, menekankan pentingnya menghormati keputusan masyarakat setempat dalam pembangunan kantor lurah. Beliau menyatakan bahwa keputusan masyarakat harus diterima untuk menjaga demokrasi di Indonesia.
Dengan menghormati keputusan masyarakat, pemerintah dapat menunjukkan komitmennya terhadap demokrasi dan partisipasi warga. Ini juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara.
Warga berharap pemerintah mempertimbangkan kembali keputusan ini dan mencari alternatif lokasi yang lebih tepat dan tidak mengganggu warga.
