Batam, AFJNews.Online – Aroma ketidakberesan dalam dugaan pungutan terhadap pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Marina, Tanjung Riau, Sekupang, makin menyengat. Setelah para pedagang mengeluh dipungut sewa mahal untuk berjualan di ruang publik, upaya konfirmasi media justru berujung pada kebungkaman dan saling lempar tanggung jawab.
Nama GLG, yang disebut-sebut sebagai pihak penyedia lapak di depan Hotel Merlion Batam, menjadi sorotan. Ia diduga mengelola lapak PKL di kawasan yang jelas merupakan ruang publik dan badan jalan.
Namun saat dikonfirmasi soal dugaan penarikan sewa tanpa bukti resmi, tanpa perjanjian tertulis, dan tanpa kejelasan dasar hukum, GLG memilih diam.
Tidak ada penjelasan mengenai legalitas pengelolaan lahan, tidak ada keterangan soal dasar penarikan uang, dan tidak ada jawaban apakah dana tersebut masuk ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau tidak.
Sikap bungkam ini justru mempertebal kecurigaan publik.
Sebab, jika pengelolaan itu sah dan resmi, transparansi seharusnya menjadi hal paling mudah untuk ditunjukkan.
Lebih mengejutkan lagi, respons dari aparat pemerintah daerah justru tak kalah problematik.
Saat dikonfirmasi, Kepala Satpol PP Kota Batam, Imam Tohari, SH, MH, hanya memberi jawaban singkat “Silakan lapor polisi.”
Pernyataan ini memantik kritik keras. Sebab, persoalan ini bukan sekadar dugaan pidana, melainkan menyangkut ketertiban umum, penggunaan badan jalan, dan pengawasan ruang publik yang justru menjadi tugas utama pemerintah daerah, termasuk Satpol PP.
Jawaban tersebut dinilai sebagai bentuk cuci tangan terbuka.
Seolah-olah pemerintah tidak memiliki kewenangan terhadap aktivitas lapak yang berdiri di badan jalan, padahal dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat setiap hari.
Fakta di lapangan menunjukkan, deretan lapak di Jalan Marina secara nyata memakan badan dan bahu jalan. Akibatnya, kemacetan parah kerap terjadi pada sore hingga malam. Ini bukan kejadian tersembunyi. Ini berlangsung di ruang terbuka, di jalan umum, dalam waktu lama.
Jika benar ada pungutan berjalan di lokasi tersebut tanpa mekanisme resmi daerah, maka persoalan ini mengarah pada dugaan pengelolaan ruang publik di luar sistem hukum, dan lebih jauh lagi pada dugaan pembiaran oleh pihak yang seharusnya mengawasi.
Ketua PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) Provinsi Kepulauan Riau, Dr. (C). Hendri, S.Si., M.E., menilai sikap tersebut mencerminkan lemahnya keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil.
“Ini bukan cuma soal laporan pidana. Ini soal negara hadir atau tidak. Kalau ada pungutan di ruang publik, harus jelas dasar hukumnya apa, siapa yang diberi kewenangan, dan uangnya masuk ke mana. Pemerintah daerah tidak bisa pura-pura tidak tahu,” tegasnya.
Ia menambahkan, ketika kemacetan terjadi setiap hari, lapak berdiri di badan jalan, dan pungutan tetap berjalan, maka sulit diterima jika pemerintah mengaku tidak mengetahui atau memilih menunggu laporan.
Kini, sorotan tajam tertuju pada Pemerintah Kota Batam.
Apakah praktik sewa lapak di Jalan Marina ini legal dan tercatat sebagai PAD?
Atau ada pengelolaan ruang publik yang berjalan tanpa kendali, tanpa transparansi, dan tanpa pengawasan?
Di tengah kondisi ini, PKL tertekan membayar sewa, masyarakat terjebak kemacetan, sementara pejabat saling menghindar dari tanggung jawab.
Persoalan di Jalan Marina bukan lagi sekadar soal lapak. Ini soal wibawa aturan, transparansi pengelolaan ruang publik, dan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil.Publik menunggu tindakan nyata bukan jawaban singkat yang melempar masalah ke arah lain.
