Labuhan Batu, AFJNews.Online – Sikap diam dan tidak adanya respon dari Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Panai Hulu, Bilman, S.pd, serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu terkait hancurnya fasilitas sekolah, memicu gelombang kekecewaan mendalam dari masyarakat. Kondisi ini membuat warga mendesak Bupati Labuhan Batu untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran pendidikan di daerah tersebut.
Berdasarkan hasil investigasi lapangan yang dilakukan oleh awak media beberapa waktu lalu, kondisi fisik SMP Negeri 3 Panai Hulu yang berlokasi di Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, ditemukan sangat Memprihatinkan. Plafon koridor tampak jebol dan lapuk, pintu kayu ruang kelas rusak parah dengan kaca pecah, hingga lingkungan luar sekolah yang dipenuhi semak belukar. Kondisi ekstrem di nilai jauh dari standar penerapan 5K ( Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan, Ketertiban, dan Keamanan ).
Upaya Konfirmasi resmi telah dilayangkan oleh redaksi melalui surat bernomor 003/AF.bhJ/Konf/2026 tertanggal 21 Mei 2026. Namun hingga tenggat yang diberikan habis, baik Kepala Sekolah maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu memilih bungkam seribu bahasa tanpa memberikan klarifikasi tertulis maupun lisan.
Sikap tidak acuh dari para pemangku kebijakan ini memperkuat dugaan adanya unsur pembiaran serta ketidaktransparanan dalam pengelolaan keuangan sekolah, khususnya terkait alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam tiga tahun terakhir.
Ironi “Kabupaten Dolar” dan Jeritan Wilayah Pesisir:
Kondisi miris ini memantik reaksi keras dari tokoh masyarakat setempat. Mereka menilai, hancurnya fasilitas pendidikan di wilayah pesisir Labuhan Batu adalah sebuah tamparan keras bagi daerah yang menyandang predikat kabupaten kaya.
Salah seorang tokoh masyarakat setempat yang enggan dipublikasikan namanya demi kenyamanan, menyatakan rasa prihatin dan kekecewaan yang mendalam saat diwawancarai oleh awak media.
“Sangat menyedihkan dan memalukan Labuhanbatu ini dikenal luas sebagai “Kabupaten Dolar” karena potensinya yang kaya, tetapi mengapa wajah pendidikan kita, khususnya di kecamatan-kecamatan pesisir, justru seperti diabaikan ? Nyatanya, hampir sebagian besar bangunan SD Negeri dan SMP Negeri di wilayah pesisir ini kondisinya rusak parah,” ujarnya kepada awak media, Rabu ( 10/6/2026 ).
“Kita seperti melihat ketimpangan yang luar biasa. Seolah olah perbaikan sekolah yang dianggarkan Pemerintah itu lenyap begitu saja ditelan ombak laut tanpa bekas,” lanjutnya dengan nada kecewa.
Ia juga menambahkan bahwa sikap bungkam dari Kepala Sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan menunjukkan tidak adanya komitmen moral untuk memperbaiki nasip anak-anak pesisir yang hak-hak belajarnya terampas oleh fasilitas yang tidak layak.
Desakan Audit Kepada Bupati:
Demi menyelamatkan kenyamanan dan keselamatan proses belajar-mengajar para penerus bangsa.
Masyarakat dan tokoh daerah secara terbuka meminta Bupati Labuhan Batu untuk segera :
1. Melakukan Audit Investigatif secara menyeluruh terhadap penggunaan dana BOS di SMP Negeri 3 Panai Hulu serta seluruh sekolah di kecamatan pesisir yang terindikasi rusak parah.
2. Mengevaluasi dan Mencopot Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu serta Kepala Sekolah yang dinilai gagal menjaga Sarana dan Prasarana serta bersikap anti-transparansi kepada publik.
3. Mengalokasikan Anggaran Darurat guna merestorasi gedung gedung sekolah yang rusak agar layak digunakan untuk mencetak generasi masa depan di pesisir.
Hingga berita ini ditayangkan, publik Labuhan Batu masih menunggu tindakan nyata dan ketegasan orang nomor satu di Kabupaten Labuhan Batu tersebut untuk menyapu bersih praktek pembiaran yang merugikan dunia pendidikan ini.
