BELAWAN, AFJNews.online – Kebijakan konversi tarif tanda masuk (Pas) di Gate 3 Pelabuhan Belawan oleh PT Pelindo Regional I mulai memicu gelombang diskusi di tingkat akar rumput. Meski menyetujui semangat modernisasi pelabuhan, para pengemudi truk yang tergabung dalam aliansi transportasi lokal menolak keras jika kenaikan tarif tersebut menjadi beban langsung yang memangkas pendapatan harian mereka.
Menyikapi eskalasi situasi ini, Koperasi Jasa Pengemudi Angkutan Khusus Pelabuhan Belawan Sentris (KOP.JPAK.PBS) bersama Federasi Serikat Pekerja Transportasi Nusantara (SPTN) P.U.K Pelabuhan Belawan menggelar rapat koordinasi strategis di Sekretariat Jalan Kom. Yos Sudarso KM 15.5, Minggu (15/2/2026).
Berdasarkan Surat Edaran Nomor: KS.02/6/2/1/B2.1/EGM/BLWN-26, Pelindo menetapkan tarif baru sebesar Rp 17.500 per truk untuk sekali masuk. Kebijakan ini merupakan hasil konversi dari sistem lama yang sebelumnya dihitung berbasis jumlah petikemas (box).
Secara administratif, langkah ini dipandang sebagai penyederhanaan birokrasi. Namun, bagi para pengemudi, angka tersebut adalah variabel biaya baru yang berpotensi menggerus kesejahteraan jika tidak ada kejelasan mengenai siapa yang wajib menanggungnya.
Suara dari Aspal: “Jangan Korbankan Kesejahteraan Kami”
Ketua SPTN Rislan Barus bersama Ketua KOP. JPAK. PBS Jufri Siregar menegaskan bahwa para pengemudi pada prinsipnya tidak anti-regulasi. Namun, mereka menuntut transparansi dalam distribusi biaya logistik.
“Kami tidak keberatan dengan penyesuaian tarif demi kemajuan pelabuhan. Namun, beban ini adalah biaya operasional logistik yang seharusnya menjadi tanggung jawab EMKL atau pemilik barang, bukan dipotong dari kantong pribadi sopir,” tegas perwakilan forum dalam rapat tersebut.
Para pengemudi berharap manajemen Pelindo dan para pemangku kepentingan dapat menjamin agar biaya Pas ini tidak secara otomatis “dilempar” ke pundak mereka yang selama ini menjadi tulang punggung rantai pasok nasional.
Selain persoalan tarif resmi, rapat tersebut juga mengungkap “sisi gelap” implementasi di lapangan. Seorang pengemudi berinisial NS memberikan kesaksian mengenai kerentanan sistem yang ada.
Meski didorong menuju digitalisasi, masih ditemukan praktik di mana oknum menerima pembayaran tunai di luar tarif resmi.
Aliansi mendesak agar sistem cashless dijalankan dengan integritas penuh sesuai butir 2.c dalam Surat Edaran Pelindo, guna menutup ruang bagi praktik “kantong belakang”.
Aliansi pengemudi dan serikat pekerja mendesak adanya pengawasan ketat terhadap sistem pembayaran elektronik. Mereka menginginkan transparansi yang bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan ekosistem pelabuhan yang bersih dan adil.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bagi PT Pelindo bahwa kebijakan ekonomi di sektor logistik harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Tanpa jaminan perlindungan pendapatan, transformasi digital di Pelabuhan Belawan dikhawatirkan hanya akan memperlebar celah ketimpangan bagi para pejuang jalanan.
