Aceh Tenggara, AfjNews.Online – (19 /12/2025), Pemerintah kute Beriring Naru Kecamatan Deleng Pokhkisen, Aceh Tenggara.
Melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan tersebut
Berlangsung di gedung Beriring naru setempat,acara di mulai pukul 08.30 wib jum’at 19 Desember 2025
Musdes ini merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan musdes pembangunan desa yang partisipatif dan transparan.
Dalam sambutannya, Kepala desa kute Beriring Naru BAHRIJAL ANWAR ST menyampaikan bahwa penyusunan RKPDes harus berdasarkan kebutuhan riil masyarakat,dan mengacu pada RPJMDes yang telah disusun sebelumnya,
Kami berharap semua elemen masyarakat turut aktif memberikan masukan agar program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar menyentuh kebutuhan warga,” masyarakat – ujar kepala desa Beriring Naru dalam sambutannya.
Padahal ini masalah anggaran yang terbatas yang di kucurkan dari pusat,ke desa, terlebih lagi di tahun 2026,
Ini ada program dari pemerintah pusat terkait koprasi merah putih, yang di ambil sekian persen dari anggaran dana desa se-Indonesia, sebutnya.
Amatan Media AFJNews.Online-musyawarah berjalan dengan lancar dan penuh antusiasme, dan dihadiri oleh,berbagai Elemen dari Camat,Danramil,Pendamping,desa,ekseptorat,
kecamatan, Dinas BPMK, masyarakat, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, tokoh masyarakat,
Adapun usulan program prioritas mengemuka, seperti peningkatan Pertanian. infrastruktur,Koprasi merah Putih,penanggulangan,yang Bisa kita cadang kan,untuk masyarakat kute Beriring Naru tandas nya,dan stanting, posyandu,kesehatan.BPJS ketenagga kerjaan.cctv.Desa,
Hasil dari musyawarah ini akan menjadi dasar penyusunan dokumen RKPDes 2026 yang selanjutnya akan ditetapkan melalui Peraturan Desa.Penetapan ini menjadi kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan desa selama satu tahun ke depan.
Dengan, diselenggarakannya Musdes ini, Pemerintah Kute Beriring Naru menegaskan komitmennya dalam ni mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, akuntabel, dan berpihak pada, Kepentingan masyarakat,
