Lebak, AFJNews.online – Sejumlah pejabat yang dinilai sangat menyulitkan wartawan saat akan melaksanakan tugasnya sebagai jurnalis, meminta agar Bupati Lebak menegur Kepala Dinas LH dan Kepala Dinas PUPR yang dinilai menyulitkan awak media atau wartawan yang hendak bertugas untuk konfirmasi keberlanjutan terkait pembangunan dan soal lingkungan di wilayah Lebak.
“Kalau tidak mau di konfirmasi oleh wartawan, lebih baik dua Kepala Dinas ini di ganti atau menggundurkan diri. Bagaimana Daerah Lebak bisa maju kalau pejabatnya saja semaunya, nomor hp tidak aktip, wa tidak ada, ketika wartawan ke kantor Dinas dari pagi, keterangan dari orang dinas pak kadisnya keluar buru-buru. Nah, lantas bagaimana kita mau konfirmasi keberlanjutan soal jalan pembangunan jalan, dan jalan rusak dan lain sebagainya, ketika komunikasi saja sulit, kebebasan Pers perlahan-lahan diruntuhkan, sama saja membungkam hak masyarakat,”tegas Derwin seorang wartawan di Lebak, Jumat 22 Agustus 2025.
Senada Juhri, seorang wartawan di Lebak yang getol melakukan peliputan di pelosok ini, juga mengaku kesulitan saat akan konfirmasi kepada dua Kepal Dinas tersebut.
“Di wilayah saya di kampung dan pelosok-pelosok, kadang suka ada peristiwa pencemaran dan jalan rusak serta jembatan, saat akan konfirmasi kepada Kepala Dinas semua kawan jurnlis bilang bahwa kepala Dinas PU nomornya sudah lama tidak aktip dan tidak punya wa, Kepala Dinas LH pun sama, sebetulnya, dua kepala Dinas ini mau bekerja untuk siapa? dan pejabat atau perusahaan ini, jangan pancing kami untuk turun kejalan terus menggelar aksi, kami ini penulis. Gimana Lebak mau maju, kalau pejabatnya semaunya, arogan, tolong pak Bupati Lebak tindak tegas, panggil, agar Lebak bisa maju,”tegas Juhri.
Kata Juhri, pejabat di Kabupaten Lebak seharusnya dekat dengan wartawan untuk mendorong epektivitas pembanguan di Kabupaten Lebak. Media, kata dia, adalah pilar Demokrasi ke 4, artinya, Daerah tidak akan maju tanpa ada media, rawan korupsi dan potensi daerah banyak kerugian bisa terjadi tanpa adanya peran media dalam melakukan kontrol.
Masyarakat tidak akan mengetahui pembangunan tanpa ada media.
“Untuk itu, media sangat penting untuk mendorong program-program pemerintah, serta melakukan kontrol terkait penggunaan anggaran daerah, bayangkan saja jika penggunaan anggaran negara tidak di kpntrol, saya kira hancur semua realisasi. Tolong, pak Bupati kami minta untuk ditegur agar Kedua Kepala dinas itu jangan semaunya dan mempermudah media berkomunikasi untuk kepentingan konfirmasi saat menjalankan tugasnya,” tandasnya.
Kata Juhri dirinya sedang berkomunikasi dengan wartawan lainnya untuk menggelar aksi solidaritas yang rencananya akan di gelar di depan DPRD Lebak dan Pemda Lebak, sebagai bentuk keprihatinan terhadap dua Pejabat yang dinilai Semaunya menggunakan jabatannya dan tidak memikirkan kinerja jurnalis.
Ia juga bersama kawan-kawan wartawan lainnya akan melakukan kajian untuk mendorong agar APH untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran di dua dinas tersebut.
“Selain sebagai penulis, kami berhak menyampaikan pendapat dan untuk mendorong APH melakukan pemeriksaan penggunaan anggaran dari tahun-tahun sebelumnya hingga sekarang,”tandas Juhri.
