Kejuaraan Bola Voli Kapolres Cup-2: Sukses Meriahkan Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 di Aceh Tenggara

Kutacane, AFJNews.online – Jumat (27 Juni 2025), Sukses dan meriahnya penyelenggaraan “Open Turnament Bola Volly Kapolres Cup-2” di Aceh Tenggara menjadi bukti nyata komitmen Polres Aceh Tenggara dalam mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat.

Digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-79 tahun 2025, kejuaraan ini tidak hanya sekadar kompetisi olahraga, melainkan juga wadah untuk memperkuat kebersamaan dan sportivitas di tengah masyarakat.

Baca Juga : Kapolres Sintang Harapkan Masyarakat Manfaatkan Layanan Pos Operasi Ketupat Kapuas 2026

suasana pertandingan yang penuh semanga, Para atlet menampilkan permainan yang kompetitif dan penuh dedikasi, sementara wasit menjalankan tugasnya dengan profesional untuk memastikan kejuaraan berlangsung fair dan tertib. Antusiasme penonton yang memadati area pertandingan turut menambah semarak acara.

Baca Juga : Aiptu Dedi H. Bhabinkamtibmas Polsek Balaraja Polresta Tangerang Meningkatkan Program NGARIUNG di Kewilayahan 51

Kehadiran mereka menunjukkan dukungan yang kuat terhadap kejuaraan ini dan menciptakan atmosfer yang positif dan memotivasi para pemain.

Kejuaraan Bola Voli Kapolres Cup-2 ini diharapkan dapat menjadi agenda tahunan yang mampu menumbuhkan bakat-bakat atlet muda di Aceh Tenggara. Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk mempromosikan olahraga voli sebagai salah satu olahraga yang populer dan disukai masyarakat.

Baca Juga : BBM Subsidi “Dijarah”? SPBU Diduga Nakal di Perbatasan Sintang, Kapolda Kalbar Diuji: Perang atau Pembiaran? SINTANG, KALBAR – Dugaan praktik penyimpangan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi kembali mencuat dan kali ini menyasar wilayah perbatasan Kabupaten Sintang. SPBU 66.786.005 di Dusun Guponh, Desa Sepiluk, Kecamatan Ketungau Hulu, diduga kuat menjadi lokasi praktik yang merugikan masyarakat kecil. Hasil investigasi di lapangan menemukan adanya aktivitas pengisian BBM subsidi dalam jumlah besar menggunakan jeriken dan kendaraan modifikasi. Aktivitas tersebut berlangsung berulang dan terkesan terorganisir, bahkan pada jam-jam tertentu. Sementara itu, masyarakat justru mengaku kesulitan mendapatkan BBM subsidi. “Yang pakai jeriken bisa isi banyak, tapi kami sering tidak kebagian,” ungkap seorang warga. Pola Lama yang Terus Berulang Temuan di lapangan menunjukkan pola distribusi yang tidak wajar. Pengisian berulang dalam jumlah besar diduga menjadi praktik rutin, memperkuat indikasi adanya penyimpangan dalam penyaluran BBM subsidi. Jika dibiarkan, kondisi ini bukan hanya melanggar aturan, tetapi berpotensi menjadi bagian dari jaringan distribusi ilegal yang merugikan negara dan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan yang sangat bergantung pada BBM. Kapolda Kalbar Diuji: Perang atau Sekadar Wacana? Situasi ini menjadi ironi di tengah pernyataan tegas Kapolda Kalimantan Barat yang sebelumnya menyatakan “perang terhadap SPBU nakal dan mafia BBM”. Namun fakta di lapangan justru menimbulkan pertanyaan serius: Apakah ini bentuk kecolongan, atau justru lemahnya pengawasan? Kapolda kerja atau tidur? Masih adanya dugaan praktik SPBU nakal yang berlangsung terang-terangan memunculkan spekulasi publik yang lebih tajam: Apakah ada oknum Aparat Penegak Hukum (APH) yang terlibat? Apakah ada praktik “kerja sama” yang saling menguntungkan antara oknum dan pihak SPBU? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan tanpa dasar, melainkan lahir dari realita di lapangan yang belum tersentuh penindakan tegas. APH dan Pengawasan Jadi Sorotan Warga menilai praktik ini sudah berlangsung cukup lama tanpa adanya tindakan nyata. Kondisi tersebut memunculkan kesan kuat adanya pembiaran. “Kalau benar ada perang terhadap SPBU nakal, kenapa di sini masih terjadi? Kami butuh bukti, bukan hanya pernyataan,” kata warga lainnya. Ancaman Pidana Berat Menanti Jika terbukti, praktik ini jelas melanggar hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) sebagaimana diubah dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Pasal 53: Pengangkutan dan niaga BBM tanpa izin merupakan tindak pidana Pasal 55: Penyalahgunaan BBM subsidi dapat dikenakan pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar Selain itu, SPBU sebagai penyalur resmi juga dapat dikenakan sanksi administratif tegas, mulai dari penghentian pasokan hingga pencabutan izin operasional. Negara Dirugikan, Rakyat Dikorbankan Penyalahgunaan BBM subsidi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi bentuk ketidakadilan sosial. Subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat kecil justru diduga disalurkan kepada pihak tertentu demi keuntungan. Di wilayah seperti Ketungau Hulu, dampaknya sangat nyata: kelangkaan, antrean panjang, hingga naiknya biaya hidup masyarakat. Desakan: Jangan Hanya Retorika Kasus ini menjadi ujian nyata bagi komitmen penegakan hukum di Kalimantan Barat. Publik kini menunggu langkah konkret, bukan sekadar pernyataan. Masyarakat mendesak: Penindakan tegas terhadap SPBU yang terbukti melanggar Pengusutan dugaan keterlibatan oknum APH Evaluasi total sistem distribusi BBM subsidi di wilayah perbatasan Jika tidak ada tindakan nyata, maka pernyataan “perang terhadap SPBU nakal” hanya akan menjadi slogan tanpa makna.

Melalui kegiatan seperti ini, Polres Aceh Tenggara terus berupaya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat serta membangun hubungan yang harmonis dan kondusif. Semoga kejuaraan ini dapat memberikan inspirasi dan manfaat yang berkelanjutan bagi kemajuan olahraga dan pembangunan di Aceh Tenggara.

Post Views: 156

Pos Terkait

Baca Juga