Sekadau/Kalbar, Afjnews.online – Satria Borneo Raya menegaskan bahwa pihaknya tidak membela aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan. Namun, kami mempertanyakan rasa keadilan dalam penegakan hukum yang selama ini terkesan hanya menyasar masyarakat kecil yang bekerja di lapangan. Sabtu, 27/6/2026.
Kami mempertanyakan, mengapa aparat begitu mudah menangkap para pekerja dan merusak alat tambang, tetapi terkesan tidak memiliki keberanian yang sama untuk membongkar dan menindak para aktor utama yang diduga menikmati keuntungan besar dari aktivitas PETI.
Jangan jadikan masyarakat kecil sebagai objek pencitraan, apalagi korban dari penegakan hukum yang tebang pilih. Para pekerja PETI hanyalah mata rantai paling bawah. Mereka bergelut dengan lumpur, mempertaruhkan nyawa, dan bekerja di bawah risiko tinggi demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
Sementara itu, para pembeli emas (tengkulak), pemodal, dan pemasok BBM yang diduga menjadi bagian penting dalam rantai aktivitas PETI justru kerap dipersepsikan seolah tidak tersentuh. Jika penegakan hukum hanya berhenti pada para pekerja, maka publik berhak mempertanyakan di mana letak keadilan dan keberpihakan terhadap prinsip hukum yang berlaku sama bagi setiap orang.
Para pekerja PETI bukanlah pihak yang menikmati keuntungan terbesar. Mereka bekerja hari ini untuk makan hari ini. Mereka memiliki istri, anak, dan keluarga yang wajib dinafkahi. Tidak ada seorang pun yang ingin mempertaruhkan keselamatan di tengah lumpur dan ancaman maut apabila tersedia pekerjaan yang layak dan mampu menjamin kehidupan mereka.
Karena itu, apabila para pekerja PETI dinilai melakukan pelanggaran, negara tidak cukup hanya hadir dalam bentuk penindakan. Negara juga wajib hadir dengan solusi nyata melalui edukasi, pembinaan, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Satria Borneo Raya menegaskan, hentikan praktik menjadikan masyarakat kecil sebagai kambing hitam. Tegakkan hukum secara adil, menyeluruh, dan tanpa pandang bulu. Bongkar seluruh mata rantai aktivitas PETI, mulai dari pekerja lapangan hingga pihak-pihak yang diduga menjadi pemodal, penampung, dan pihak yang memperoleh keuntungan besar dari aktivitas tersebut. Hukum harus menjadi alat keadilan, bukan sekadar tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
