Landak, AFJNews.online – Dugaan praktik “permainan kotor” dalam penyaluran BBM subsidi kembali terungkap. SPBU 66-793-04 di Jalan Serimbu–Ngabang, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak, diduga kuat menjadi lokasi penyaluran ilegal Pertalite ke dalam drum dan jerigen, Kamis (9/4/2026).
Temuan di lapangan menunjukkan pengisian BBM subsidi tidak dilakukan ke tangki kendaraan sebagaimana mestinya, melainkan langsung ke wadah berkapasitas besar yang dimuat menggunakan mobil pickup. Praktik ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi mengarah pada dugaan penyalahgunaan subsidi yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat kecil.
Lebih mencurigakan lagi, aktivitas tersebut berlangsung terang-terangan, seolah tanpa rasa takut terhadap pengawasan maupun sanksi hukum. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: apakah praktik semacam ini sudah berlangsung lama dan dibiarkan?
Upaya konfirmasi kepada manajer SPBU berinisial AN justru berujung kebuntuan. Hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan memilih bungkam. Sikap diam ini bukan hanya tidak kooperatif, tetapi juga memperkuat dugaan adanya sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi.
Padahal, aturan sudah sangat jelas: penyaluran BBM subsidi ke jerigen atau drum hanya dapat dilakukan dengan rekomendasi resmi dari instansi berwenang. Tanpa itu, praktik tersebut patut diduga sebagai bentuk pelanggaran serius yang harus ditindak tegas.
Jika temuan ini benar, maka ini bukan lagi persoalan sepele, melainkan indikasi kuat adanya kebocoran distribusi BBM subsidi di tingkat SPBU. Ironisnya, di saat masyarakat kecil sering kesulitan mendapatkan BBM, justru muncul dugaan penyaluran dalam skala besar kepada pihak tertentu.
Situasi ini menjadi ujian bagi ketegasan aparat pengawas, baik dari Pertamina, pemerintah daerah, maupun aparat penegak hukum. Jangan sampai publik menilai ada pembiaran, bahkan dugaan “main mata” dalam praktik distribusi BBM subsidi di daerah.
Desakan kini menguat: lakukan inspeksi mendadak, audit menyeluruh, dan jika terbukti, cabut izin serta proses hukum pihak yang terlibat. Tidak boleh ada kompromi terhadap penyalahgunaan subsidi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak SPBU. Publik menunggu, bukan sekadar penjelasan, tetapi tindakan nyata. Jika dibiarkan, praktik seperti ini berpotensi menjadi “penyakit kronis” dalam distribusi BBM subsidi di Kalimantan Barat.
